SIARANPUBLIK.ID. PASURUAN Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2016 - 2021,...
SIARANPUBLIK.ID. PASURUAN
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2016 - 2021, sudah disetujui oleh seluruh Fraksi di DPRD Kota Pasuruan, Sabtu (10/11/2018).
Seluruh Fraksi menerima dan menyetujui meskipun dengan catatan. Fraksi PKS misalnya, memberi catatan soal perencanaan pembangunan fisik di Kota Pasuruan, yang tidak menghitung dengan cermat berbagai dampak yang diakibatkannya. Kedepan, berbagai dampak pelaksanaan proyek, harus diakomodir ke dalam perencanaan.
Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani (GPHN), menyoroti dana hibah bantuan operasional sekolah untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK swasta di Kota Pasuruan. Menurut fraksi ini, bantuan sosial bagi siswa tidak mampu ini, harus segera direalisasikan.
Pembentukan Perda Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, memakan waktu lumayan lama. Sekitar tiga bulan sejak masuk dalam pembahasan pada bulan Agustus 2018. Baru disetujui pada tanggal 10 November 2018. Waktu yang paling lama tersita, adalah untuk sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Jatim dan pusat. Karena perubahan RPJMD daerah merupakan bentuk sinkromisasi terhadap perubahan nomeratur pemerintah pusat dan propinsi.
"Pembahasan Perda RPJMD Kota Pasuruan tahun 2016-2021 memang terkesan lama. Waktu tersita untuk sinkronisasi terhadap perubahan nomeratur pemerintah pusat dan propinsi, " terang M. Arif Ilham, Legeslator dari Partai Golkar.
RPJMD Kota Pasuruan, adalah hal yang sangat penting. Karena RPJMD merupakan bingkai atau wajah rencana pembangunan selama 5 tahun, yang memuat misi-visi dan mencerminkan wajah pembangunan Kota Pasuruan oleh kepala daerahnya.
RPJMD, selain sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga sebagai dasar penyusunan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Platfom Prioritas Anggaran Sementara), sebagai dasar penyusunan APBD.
Perda RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016- 2021 memang sudah disetujui (10/11/2018). Namun draftnya masih harus dibawa ke Provinsi Jatim untuk dievaluasi oleh Gubernur Jatim. Paling tidak memakan waktu dua minggu. Dan kemungkinan besar disahkan serta diberlakukan pada akhir November 2018.
Wartawan : mulyo p.
Redaktur . : zaelani
from WordPress https://ift.tt/2OAIYG0
