DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum dengan...
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum dengan berpartisipasi aktif dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang fokus pada Analisis Evaluasi Kebijakan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, pada Selasa (28/10). Kegiatan daring yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat ini secara spesifik bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan eksisting dan merumuskan rekomendasi reformulasi guna mewujudkan notaris yang berkualitas dan berintegritas.
Kegiatan dibuka secara daring oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady. Dalam sambutannya, Kepala BSK Hukum menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan adalah kunci untuk menjaga relevansi regulasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, bersama jajaran mengikuti jalannya diskusi dengan antusias. Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Bali menjadi bukti komitmen dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan hukum, khususnya yang berkaitan dengan jabatan notaris, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia.
Diskusi Strategi Kebijakan ini menyajikan analisis mendalam dari Tim Analisis dan Evaluasi Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, akademisi Dr. Nurfaidah Said, Akademisi UNHAS, serta materi dari Direktorat Perdata Ditjen AHU.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyambut baik inisiatif diskusi ini dan menekankan pentingnya sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif.
"Analisis evaluasi yang komprehensif seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan regulasi yang kita terapkan berjalan efektif dan berkeadilan. Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk mendukung setiap langkah reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan integritas notaris dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan baru harus selaras dengan prinsip kepastian hukum, efektivitas, dan keadilan administratif, serta mampu mengoptimalkan peran Majelis Pengawas," ujar Eem Nurmanah.
Diskusi ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif, demi terciptanya notaris yang profesional dan berintegritas tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
#SetahunBerdampak #KanwilKemenkumBali #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #EemNurmanah Setahun Bekerja, Bergerak-Berdampak (*)
