PASURUAN, SIARANPUBLIK.ID - Pemerintah Kota Pasuruan harus menerima pinalti dari Menteri Keuangan. Yaitu penundaan pencairan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) anggaran tahun 2020 sebesar 35%. Pinalti itu berjalan sejak bulan Mei hingga bulan Desember.
Plt. Kepala BPKAD Kota Pasuruan Amin membenarkan kalau Kota Pasuruan kena sanksi penundaan pencairan DAU sebesar 35 %. Penundaan itu merupakan hukuman selama pemkot tidak mampu menggeser anggaran minimal sebesar 50.% dari pos anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar sekitar Rp 281,7 milyar untuk percepatan penanganan Covid-19.
Jika dalam rentang waktu itu Pemkot Pasuruan telah mampu melakukan Pergeseran anggaran yang telah ditentukan, hukuman finalti itu akan dicabut. "Kami menargetkan bulan Mei sudah mencapai 50%. Kalau sudah mencapai 50% pusat akan mencabut sanksi penundaan, "ucap Amin di Kantor DPRD Kota Pasuruan, Senin (04/05).
Menurut Amin keterlambatan itu disebabkan karena proses verifikasi pergeseran anggaran di setiap OPD yang makan waktu.
Disisi lain, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Ismail Marzuki Hasan, SE, malah mengaku tidak tahu kalau Kota Pasuruan mendapat sanksi penundaan pencairan anggaran sebesar 35% dari Menteri Keuangan. "Saya baru tahu masalah ini justru dari anda (wartawan media ini), "ucap Ismail di kantornya, Senin (04/05).
Menurut Ismail, tidak ada kabar atau surat pemberitahuan dari Pemkot Pasuruan terkait pinalti tersebut. Untuk memastikan berita itu, dia menghubungi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan H. M Bahrul Ulum melalui kontak ponsel.
Mendengar informasi dari Sekda, Ismail baru menyadari berita minor tersebut memang benar. Akhirnya dia panggil Sekwan, dan Pimpinan Dewan di ruangan kerjanya untuk membahas masalah tersebut.
"Selama ini kami belum tahu fix nya anggaran hasil pergeseran itu seperti apa. Walau sudah dibahas bersama banggar dan Timgar. Tim Pansus pun juga pernah membahas anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Untuk membuka tabir ini, kami akan panggil Tim Anggaran untuk membahas masalah anggaran dan masalah finalti dari Menkeu, "tutup Ismail. (Kadir Zaelani)