Pasuruan, siaranpublik.id - Berbagai masalah warga di perumahan – perumahan se- Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selama in...
Pasuruan, siaranpublik.id - Berbagai masalah warga di perumahan – perumahan se- Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selama ini tidak nampak ke permukaan digali oleh Sutirta, anggota legeslatif DPRD Kota Pasuruan dari Partai Golkar.
Masa reses Sutirta yang pertama ditahun 2018 ini, dikhususkan untuk konstituen dari warga kawasan perumahan se- Kecamatan Gadingrejo. Seperti Perumahan Gading Permai, Perumahan Karya Bakti, Kraton Indah dan perumahan lainnya.
Dalam acara reses yang dihelat, terungkap, beberapa masalah. Diantaranya, fasilitas umum berupa lapangan olah raga dan bermain untuk anak, sangat minim sekali. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali.
Seperti di Perumahan Kraton Indah, Kelurahan Karangketug. Di Perumahan Karya Bakti Regenci, Kelurahan Gentong, sejak tahun 2013, hanya diberi janji palsu oleh pengembang, Abu Bakar Asegaf.
Masalah lain yang kerap dirasakan warga perumahan adalah masalah air bersih dari PDAM Kota Pasuruan. Hampir semua warga perumahan mengeluhkan aliran air yang loyo, sering tidak mengalir dan sering kali air yang keluar dengan kondisi keruh dan bau.
Dan ini berlangsung sangat lama tanpa ada tindakan apa- apa dari PDAM. Walaupun warga sudah sering kali lapor ke bagian pengaduan, namun tidak ada respon dari perusahaan daerah ini. Warga juga keberatan dengan kenaikan tarif sebesar 20%. Karena pelayanan PDAM dinilai masih sangat buruk.
Warga perumahan jarang tersentuh bantuan modal usaha kecil menengah dari pemerintah. Mungkin pemerintah menilai, kondisi ekonomi warga perumahan sudah mapan. Padahal banyak sekali warga perumahan yang membuka usaha ekonomi kreatif.
Mendapat berbagai keluhan warga perumahan, Sutirta, berjanji akan menindak lanjutinya dengan menginventarisir masalah lalu membawa masalah ini ke dewan dan diusulkan masuk bahasan masing – masing komisi.
“Masalah yang muncul akan kami pilah dan kami bahas di masing- masing komisi, sesuai dengan OPD yang bertanggung jawab atas masalah yang muncul, ” terang Tirta.
(zaelani)
