LSM Format Permasalahkan Tambang Liar Yang Kebal Hukum

Pasuruan, siaranpublik.id - LSM FORMAT semprot Dinas Perijinan, Dinas Lingkungan Hidup dan Sat Pol PP, terkait maraknya tambang ilegal...

Pasuruan, siaranpublik.id - LSM FORMAT semprot Dinas Perijinan, Dinas Lingkungan Hidup dan Sat Pol PP, terkait maraknya tambang ilegal di Kabupten Pasuruan, dalam audensi yang digelar di ruang rapat DLH, Kamis (12/4/2018).

Pertama, semua dinas ini dianggap tidak becus kerja. Kedua, hirarki birokrasi kerja mereka tidak jelas. Sehingga masing-masing dinas kerja sendiri-sendiri. Ketiga, ada dugaan, birokrasi merka tidak sampai ke bupati.

“Intinya, bupati tidak pernah dilapori kaitan dengan tambang di Pasuruan. Buktinya, bupati tidak tahu tambang mana legal dan ilegal. Pertanyaannya, hirarki berokrasinya sampai mana jika memang bupati tidak pernah dilapori hasil kerjanya, ” papar Ismail Maki, Ketua LSM FORMAT, di hadapan dinas-dinas ini.

Permintaan Maki, 7 hari setelah audensi ini tambabg ilegal harus ditutup. Dijlentrehkan Maki, di Pasuruan hanya ada 8 tambabg legal. Sedang puluhan tambang lainnya ilegal.

Kesimpulan dari audensi ini, lanjut Maki yang diiyakan M. Ridwan Ovu, selama ini proyek jalan tol Paspro (Pasuruan – Probolinggo) jelas dan gamblang banyak menggunakan material tanah urukan dan sirtu ilegal.

Artinya, uang negara dibelanjakan untuk material ilegal. Ini sudah jelas, ada bentuk penyimpangan dan pengguanaan uang negara diluar ketentuan perundang-undangan. KPK maupun BPK harus turun tangan.

“Kalau sekarang Sat Pol PP dan DLH masih tidak berani menertibkan tambang ilegal, maka sudah layak Sat Pol PP ditiadakan saja. Kalau perlu Sat Pol PP diganti Pramuka saja, ” sahut M. Ridwan, yang mengaku kecewa dengan kinerja Pol PP.

Ridwan dengan tegas meminta, 7 hari dari sekarang Sat Pol PP bersama dinas terkait  lainnya,  harus menertibkan tambang ilegal yang ada di Kecamatan Nguling – Gempol. Lebih khusus tambang ilegal di Winongan, Grati, Banyubiru,  Pasrepan dan Kejayan.  (z)